ANALISIS TERHADAP EGDI SURVEI [ KOREA ]

EGDI adalah pengukuran yang komprehensif terhadap kemauan dan kapasitas birokrasi sebuah negara untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan.EGDI sendiri merupakan indeks rata-rata dari tiga komponen indeks, yaitu: (1) indeks layanan online atau online services index (OSI); (2) indeks infrastruktur telekomunikasi atau telecommunications infrastructure index (TII); dan (3) indeks kapasitas sumber daya manusia atau human capacity index (HCI). OSI menilai tingkat keleluasaan akses dari isi situs pemerintahan di setiap negara sesuai dengan guideline yang telah disusun PBB atas informasiinformasi yang dibutuhkan dalam situs pemerintahan.

PBB melalui Departement of Economic and Social Affairs telah melakukan survei yang bertujuan mengkaji bagaimana 193 negara anggota PBB memanfaatkan teknologi modern ICT (Information and Communication Technology) pada sektor publik dengan mengukur kemampuan dan kemauan negara dalam menerapkan konsep e‐Government dan membuat laporan tentang e‐Government seluruh negara di dunia. Survei ini dilakukan berdasarkan Indeks Pengembangan e‐Government yang mana EGDI sendiri adalah indikator yang mengukur kemauan dan kapasitas administrasi pemerintahan dalam penggunaan ICT untuk memberikan layanan berbasis publik yang pada akhirnya Indeks Pengembangan e-Government ini menyajikan keadaan pengembangan e-Government negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.  

PBB melalui Departement of Economic and Social Affairs telah melakukan survei yang bertujuan mengkaji bagaimana 193 negara anggota PBB memanfaatkan teknologi modern ICT (Information and Communication Technology) pada sektor publik dengan mengukur kemampuan dan kemauan negara dalam menerapkan konsep e‐Government dan membuat laporan tentang e‐Government seluruh negara di dunia. Survei ini dilakukan berdasarkan Indeks Pengembangan e‐Government yang mana EGDI sendiri adalah indikator yang mengukur kemauan dan kapasitas administrasi pemerintahan dalam penggunaan ICT untuk memberikan layanan berbasis publik yang pada akhirnya Indeks Pengembangan e-Government ini menyajikan keadaan pengembangan e-Government negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa. 

 e‐Government menurut PBB didefinisi‐ kan sebagai penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (ICT, Information and Commu‐ nication Technology) dan penerapannya oleh pemerintah untuk menyediakan informasi dan layanan publik kepada masyarakat (Alshom‐ rani, 2012). Penerapan e‐Government dimak‐ sudkan untuk memperpendek jarak antara aparat pemerintah sebagai pelayan publik dengan masyarakat sebagai public service customer karena e‐Government merupakan front office bagi kantor layanan publik pemerintah (Rokhman, 2008). Di sejumlah negara maju, sistem online atau e‐Government sudah menjadi bagian penting dalam membe‐ rikan kemudahan berbisnis (Sinambela, 2011).Dengan adanya e‐Government, transaksi bisnis yang terjadi antara masyarakat dan organisasi lainnya akan menjadi lebih efisien dan efektif (Handayani dan Kardia, 2010). e‐Government juga memungkinkan pelayanan publik menjadi lebih efisien karena layanan tidak harus dilakukan dengan komunikasi tatap muka

PBB melalui Departement of Economic and Social Affairs (UNDESA) sejak tahun 2003 telah melakukan survei yang bertujuan mengkaji bagaimana 193 negara anggota PBB memanfaatkan teknologi modern ICT pada sektor publik dengan mengukur kemampuan dan kemauan negara dalam menerapkan kon‐ sep e‐Government dan membuat laporan ten‐ tang e‐Government seluruh negara di dunia. Survei ini dilakukan berdasarkan Indeks Pengembangan e‐Government (EDGI, e‐ Government Development Index), yaitu indika‐ tor komposit yang mengukur kemauan dan kapasitas administrasi pemerintahan dalam enggunaan ICT untuk memberikan layanan publik. Pengukurannya berdasarkan kom‐ ponen layanan online. Hasil ranking dapat digunakan oleh negara‐negara anggota PBB untuk melihat dan membandingkan, serta mencari penyebab mengapa mereka tertinggal atau lebih baik. Hasilnya, setiap negara akan lebih memfokuskan pada pengembangan strategi dan kebijakan e‐Government‐nya. Knowledge base ini memungkinkan pengambil kebijakan, peneliti dan akademisi untuk mengakses trend tentang pengembangan infrastruktur, akses online, partisipasi penduduk, dan ranking dari negara‐negara anggota PBB.

publik Korea. Dari pengembangan e‐ Governmentnya, terlihat bahwa Republik Korea, Belanda, Inggris, Amerika Serikat, dan Singapura lebih mengutamakan pengem‐ bangan e‐Government yang terkait dengan penyediaan layanan online dibanding dengan infrastruktur telekomunikasi maupun sumber daya manusia. Sedangkan Denmark, Perancis, Swedia, Norwegia, dan Firlandia pengem‐ bangan e‐Governmentnya justru lebih mem‐ fokuskan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia dibanding dengan penyediaan layanan online dan infrastruktur teleko‐ munikasi.  Komponen layanan online, nilai tertinggi sebesar 1,000 ternyata diraih oleh Republik Korea, Amerika Serikat, dan Singapura. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketiga negara tersebut memiliki tingkat kecepatan dan kemampuan adopsi pengembangan e‐Government yang jauh lebih cepat dibanding dengan Inggris, Belanda, Firlandia, Perancis, Denmark, Norwegia, dan Swedia dalam penyediaan layanan online. Keberhasilan tersebut, karena Republik Korea berhasil mem‐ bangun portal nasional terintegrasi yang menyediakan berbagai layanan online, layanan interaktif dan layanan transaksi‐ onal antara pemerintah dengan warganya. Amerika Serikat berhasil menyediakan. layanan online dengan menggunakan jeja‐ ring sosial dalam memberikan informasi ataupun interaksi dari pemerintah ke warganya (facebook dan twitter). Singa‐ pura berhasil menyediakan layanan web 2.0 untuk berkomunikasi dengan menggu‐ nakan platform cloud standar dan layan‐ an online untuk masyarakatnya, seperti: pembayaran pajak, denda, pembuatan lisensi, dan lain‐lain. Dalam pengem‐ bangannya, meskipun ketiga negara terse‐ but memiliki nilai komponen pelayanan online yang sama, tetapi nilai indeks yang berhasil diraih ternyata berbeda‐beda. Karena posisi Republik Korea berhasil menduduki peringkat pertama, sedangkan Amerika Serikat dan Singapura masing‐ masing hanya menduduki peringkat ke‐5

Komponen sumber daya manusia, ternyata hanya Korea yang berhasil meraih nilai tertinggi dibanding dengan Denmark, Fin‐ landia, Belanda, Norwedia, Perancis, Ame‐ rika Serikat, Swedia, Inggris, dan Singa‐ pura. Ini berarti Korea memiliki kecepatan dan kemampuan adopsi pengembangan e‐Government dalam menggabungkan tingkat melek huruf orang dewasa dengan rasio penerimaan kotor (gross enrollment ratio) dari pendidikan dasar, menengah dan tinggi yang jauh lebih cepat dibanding dengan Denmark, Firlandia, Belanda, Norwedia, Perancis, Amerika Serikat, Swe‐ dia, Inggris, dan Singapura. Hal ini terjadi karena, Republik Korea dalam pengem‐ bangan e‐Governmentnya menuntut masyarakat harus melek ICT dan bisa memanfaatkannya, sehingga komponen SDM menjadi sangat penting dan strategis: Kkarena SDM merupakan salah satu kunci keberhasilan dalam penyediaan layanan digital yang user‐friendly, yang bisa menja‐ min keamanan login maupun digital mail‐ box, dan sekaligus sebagai pendamping   masyarakat dalam membantu akses secara online, serta melindungi privasi dan infor‐ masi masyarakat.   Dalam pengembangan‐ nya, terlihat bahwa peringkat Republik Korea masih menduduki peringkat perta‐ ma, tetapi untuk negara‐negara anggota PBB yang lain, peringkatnya mengalami kenaikkan ataupun penurunan dalam pengembangan sumber daya manusia. 

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa terdapat perbedaan peringkat negara‐negara anggota PBB yang signifikan dalam pengembangan e‐Governmentnya berdasar‐ kan komponen layanan online, komponen infrastruktur telekomunikasi, dan komponen sumber daya manusia. Hal ini terlihat dari Republik Korea yang berhasil menduduki peringkat e‐Government pertama di tingkat dunia, sedangkan peringkat berikutnya secara berturut‐turut diduduki oleh Belanda, Inggris, Denmark, Amerika Serikat, Perancis, Swedia, Norwegia, Firlandia, dan Singapura.